Mengapa Nadiem Jadi Menteri

Kita semua setuju bahwa pendidikan nasional perlu berubah. Tapi kita juga sadar model industri pendidikan — di belahan manapun di dunia — sangat sulit diubah. Paradigma baru akan menyebabkan dislokasi, disrupsi, kebingungan, dan ketidakpastian. Akan terjadi pula perubahan dalam kepentingan pribadi. Dan para pemimpin dalam paradigma lama akan jadi orang terakhir yang bersedia mengadopsi paradigma baru.

TLDR; Mengapa Nadiem jadi Menteri Pendidikan?

Perubahan besar di sektor pendidikan hanya mungkin dihela oleh orang dari luar dunia pendidikan. Terutama ketika pendidikan itu makin kehilangan relevansinya dengan ekonomi masa depan.

PARADOKS PENDIDIKAN

Mark Taylor, seorang pimpinan di Columbia University pernah menulis artikel di New York Times berjudul End the University as We Know It. “Program sarjana,” tulisnya, “Adalah layaknya Detroit bagi pendidikan tinggi. Mayoritas program sarjana di universitas Amerika memproduksi sebuah produk yang tak dibutuhkan oleh pasar, dan mengembangkan keahlian yang makin turun permintaannya di dunia kerja. Sementara itu biaya pendidikan makin tinggi.” Seminggu kemudian, seorang kolega pengajarnya menulis surat ke New York Times dan menyebut Taylor telah menuliskan sesuatu yang memalukan, sangat tidak intelektual, dan meracuni pendidikan tinggi.

Pendidikan yang kita kenal adalah sesuatu yang dirancang orang tua berdasarkan masa lalu, untuk anak muda yang hidup di masa sekarang, agar mereka berhasil di masa depan. Kalau jadi sebuah buku, judulnya: Cara Memenangkan Masa Depan dengan Cara Masa Lalu.

Mungkin terdengar janggal, tapi tidak juga. Karena institusi pendidikan tidak bertugas meramal masa depan. Ia mesti meneruskan apa yang telah terbukti di masa lalu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada saat sekarang. Sambil berekspentasi bahwa peristiwa yang sama masih akan terjadi di masa depan.

Bukankah itu yang kita lihat dan kerjakan dalam skripsi, tesis, atau disertasi?

Begitu pula halnya dengan kurikulum — sebuah dasar pengajaran yang diterapkan mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Di awal Oktober, di depan sebuah workshop di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) saya menegaskan: mustahil pendidikan formal bisa mengatasi gap antara supply dan demand skilled worker di Indonesia yang kebutuhannya 58 juta. Terutama tenaga kerja berbasis teknologi. Sekali lagi mustahil. Impossible.

Bukan karena pendidikan formal Indonesia itu buruk. Tapi karena pendidikan formal memiliki sifat yang tak memungkinkan ia bisa bergerak secepat kebutuhan zaman, apalagi mengantisipasi masa depan. Sebelum diimplementasikan di kelas, sebuah kurikulum akan dikaji dan disahkan melalui rantai yang panjang, layer yang tebal, birokrasi yang rumit, dan feodalisme yang kental. Setelah kurikulum baru disahkan — dan ini merupakan keputusan politik — masih perlu waktu untuk melatih para guru. Ketika kurikulum dibawakan di dalam kelas, relevansinya mengecil karena zaman sudah berlari kian jauh. Itu sebabnya pendidikan informal vokasi menjadi penting — karena dapat dikembangkan secara dimanis dan jauh lebih longgar dibanding kurikulum formal.

Model pengajaran yang berlaku saat ini: edukasi adalah tentang bagaimana menyerap konten dan mengingatnya kembali saat ujian. Guru bertindak sebagai penyiar: mentransmisikan informasi kepada murid secara satu arah dan linear. Di masa lalu, Anda lulus dan ilmu yang didapatkan berlaku sepanjang hidup Anda – hanya perlu mengikuti sedikit perkembangan dalam area keilmuwan Anda. Hari ini, Anda lulus dan ilmu yang didapatkan hanya akan bertahan selama, sebutlah, lima belas menit. Bila Anda mengikuti sebuah kursus teknik selama setahun, separuh yang dipelajari akan usang dalam empat tahun.

Tentu kita tetap memerlukan pengetahuan dasar, dan kita tak bisa menggunakan Google untuk setiap aktivitas dan percakapan. Namun tak ada lagi ilmu yang bertahan selamanya. Kita mesti terus belajar, berpikir, meriset, menemukan informasi, menganalisa, mensintesa, mengkontekstualisasi, dan mengevaluasi secara kritis; melakukan riset untuk memecahkan masalah. Hal tersebut begitu penting bagi siswa dan pemberi kerja untuk berkompetisi dalam ekonomi dunia. Pasar tenaga kerja saat ini telah mengglobal dan membuat semua orang yang berada di dalamnya, termasuk pekerja, menghadapi kompetisi secara aktual.

Dari beberapa kutipan pernyataan Presiden Jokowi dan Nadiem, Mendikbud Kabinet Indonesia Maju punya 2 misi utama:

  1. Mempersiapkan generasi Indonesia yang memiliki karakter dan kompetensi masa depan.
  2. Meningkatkan relevansi pendidikan Indonesia pada ekonomi masa depan (link and match).

 

Di saat dunia bisa berubah dalam semalam, kita memerlukan pendidikan yang dapat mengantisipasi dan bertaruh pada masa depan. Indonesia membutuhkan paradigma pendidikan yang mampu menciptakan gelombang masa depan.

Anda mungkin setuju pada retorika di atas. Namun kembali lagi pada paragrap awal: Paradigma baru akan menyebabkan dislokasi, disrupsi, kebingungan, dan ketidakpastian. Tak ada yang tahu masa depan seperti apa. Dan bukan tugas institusi pendidikan untuk meramalnya. Bahkan ketika sebuah institusi pendidikan dirancang untuk mengantisipasi masa depan, eksperimen yang cepat dan berkelanjutan perlu terus dilakukan untuk menurunkan derajat ketidakpastian. Sementara tidak ada satupun orangtua yang ingin anaknya dijadikan ‘bahan coba-coba’.

Pendidikan utamanya berada di pundak guru yang tugas profesionalnya ada 3: mendidik, mengajar, meneliti. Khususnya pada meneliti, seseorang bisa meneliti masa lalu dan masa kini. Tapi tak seorang pun bisa meneliti masa depan. Karena tak ada yang bisa diteliti dari sesuatu yang belum terjadi. Namun di saat yang sama kita menghendaki pendidikan yang yang mampu mengantisipasi masa depan.

Tapi, bagaimana institusi pendidikan formal dapat mencetak siswa yang siap untuk dunia masa depan yang belum ada dan tidak jelas akan seperti apa?

Paradoks ini selalu muncul ketika kita coba mengaitkan antara pendidikan dan masa depan. Pertanyaannya kemudian: siapa yang kelak akan kita percayakan untuk mengatasi paradoks ini?

banner CTA blog mobile app arkademi

MENARA GADING DAN FEODALISME

Ungkapan menara gading seringkali digunakan untuk merendahkan sesuatu. Sejak abad ke-19 ungkapan itu sering digunakan untuk menggambarkan betapa dunia intelektual sekolah dan universitas begitu terputus dengan dunia praktikal sehari-hari. Lebih sinis lagi, ungkapan itu juga untuk menggambarkan sekolah sebagai lingkungan yang hanya dimengerti oleh dirinya sendiri, elitis, atau ilmuwan yang kecil manfaatnya bagi dunia nyata. Sebutan menara gading adalah penanda betapa cacatnya dunia pendidikan kita saat ini.

Apakah tidak ada orang visioner dan inovatif di dalam dunia pendidikan Indonesia sehingga dianggap perlu mengangkat orang tanpa latar belakang dunia akademik sebagai menteri pendidikan? Oh, banyak. Banyak sekali. Semua orang di dunia pendidikan itu pandai. Kalau tidak pandai tidak mungkin mengajar.

Namun pendidikan adalah salah satu sektor paling feodal di muka bumi. Hubungannya vertikal. Strukturnya piramida. Setiap lapisan bertindak layaknya clearing house, dan gelar akademik seperti pangkat. Di dunia akademik, seorang doktor bisa ‘kualat’ kalau mendebat profesor. Apalagi cuma sarjana. Apalagi murid kepada gurunya.

Tapi, bila model pendidikan adalah mentransmisikan informasi atau pengetahuan dari guru ke murid, seberapa relevan hal itu ketika murid bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak, dalam, dan beragam lewat sentuhan jari?

Yang menyusul kemudian adalah pergesekan antargenerasi yang tengah terjadi dan membesar dalam institusi kita. Skeptisisme terus berkembang soal apakah guru sebagai tenaga pendidik formal adalah satu-satunya pihak yang bisa digantungkan siswa sebagai sumber transmisi informasi dan pengetahuan. Seberapa relevannya kompetensi guru pada realitas aktual dan masa depan. Bila output pendidikan nasional hanya sebatas nilai dan selembar kertas bernama ijazah, sebagian orang tak memerlukan sekolah dan guru untuk itu. Hal ini tercermin dari data pertumbuhan home schooling sebesar 15% per tahun.

Ketika kita hidup pada zaman dimana begitu cepat sebuah pengetahuan atau keterampilan menjadi usang, setiap orang dituntut untuk memiliki kemampuan belajar yang adaptif, progresif, cepat, dan berkelanjutan. Tak terkecuali tenaga pendidik. Ketika ilmu pengetahuan baru bisa muncul dari arah mana saja, tak mungkin kita masih mengacu pada hierarki vertikal. Karena seorang guru harus bisa belajar dari muridnya. Seorang profesor dari mahasiswanya.

Sehingga peran terbesar seorang guru di masa sekarang — ketika ownership akan informasi dan pengetahuan telah berpindah dari guru ke murid — adalah sebagai mentor dan penyedia konteks. Namun ini adalah perubahan fundamental — sesuatu yang sangat kecil peluang terjadinya dalam hierarki vertikal.

Nadiem adalah orang di luar hierarki itu. Ia bukan bagian dari piramida ilmu. Nadiem tak berutang apapun pada mereka yang berada di menara gading. Nadiem adalah pendiri dan pemimpin perusahaan teknologi — sebuah organisasi yang alamiah secara konstan terus bertaruh, mengantisipasi, dan menciptakan masa depan. Ia punya wawasan yang cukup tentang lansekap masa mendatang dan apa yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangannya. Dia jelas punya nyali dan eksekutor yang cemerlang — karena Gojek tidak jadi decacorn bila dipimpin oleh seorang peragu yang hanya pandai berteori.

Singkatnya: Presiden Jokowi menilai Nadiem Makarim adalah persona ideal generasi Indonesia saat ini dan memintanya untuk mencetak lebih banyak orang seperti dirinya (atau lebih baik lagi) di masa depan.

 

GAYA AMERIKA

Minggu lalu saya bertemu dengan seorang yang pernah bekerja bersama Nadiem. “Dia sangat American education minded,” kata orang itu.

Bilapun iya, tentu ini beralasan. Karena Nadiem lebih lama sekolah di Amerika dibanding Indonesia. Termasuk ketika ia SMA di Singapura yang menggunakan kurikulum gaya Amerika. Pendidikan Amerika tentu bukan yang terbaik di dunia. Tapi ‘setidaknya’ pendidikan itu telah menciptakan Silicon Valley, Apple, dan mengirimkan manusia ke bulan. Pendidikan yang membuat sebuah bangsa mampu bertahan sebagai negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Yang bahkan sampai sekarang pun masih tetap men-challange sistem pendidikannya agar tetap catch-up dengan masa depan.

Sebagai gambaran, National Curriculum Framework 2016 di AS, siswa akan diberi minimal satu pelajaran interdisiplin tiap tahun. Gunanya untuk membantu siswa menilai diri sendiri dan merencanakan masa depannya. Di Amerika dan Eropa belakangan ini sudah populer implementasi Seven Survival Skills for 21st Century yang dikenalkan Tony Wagner (2008) pada dunia pendidikan:

  1. Critical Thinking and Problem Solving
  2. Collaboration Across Networks and Leading by Influence
  3. Agility and Adaptability
  4. Initiative and Entrepreneurialism
  5. Resilience
  6. Accessing and Analyzing Information
  7. Curiosity and Imagination

 

Agaknya kita akan melihat implementasi ini dalam ‘keputusan politik’ Nadiem sebagai Mendikbud dalam rancangan dan implementasi sistem baru pendidikan kita.

TEKNOLOGI DAN RESISTENSI

Ketika pendidikan dihadapkan pada berbagai tantangan akan relevansinya pada masa depan, kesetaraan akses, meningkatkan pengalaman belajar, dan ditempanya karakter serta kompetensi baru, tak ada pilihan bagi Indonesia selain mengutilisasi teknologi. Diimplementasikannya teknologi dalam dunia pendidikan bukanlah demi teknologi itu sendiri. Tapi hanya teknologi yang mampu menolong kita mengatasi kompleksitas yang tengah kita hadapi dan kemajuan yang hendak kita capai.

Kita setuju bahwa siswa perlu belajar dengan cara baru karena dunia telah berubah. Namun muncul paradoks lain: pendidikan untuk memenangkan masa depan tidak dimulai dari generasi muda, tapi generasi dewasa. Karena orang dewasalah yang merancang dan membawakan pendidikan itu.

Di sini muncul masalah besar: orang dewasa akan menggunakan ukuran dirinya sendiri dan masa lalu untuk menentukan apa yang tepat bagi anak muda dan generasi mendatang. Umumnya orang dewasa akan bilang, “Dulu saya…”, “Zaman dulu kami…”, dst.

Yang membuat makin repot adalah apabila orang-orang dewasa tersebut adalah para pekerja akademik, guru, doktor, profesor. Mereka yang dinobatkan oleh masyarakat sebagai orang-orang cerdik cendikia. Kelompok yang berada di dalam piramida pendidikan — yang dianggap paling tahu apa yang terbaik soal pendidikan.

Sehingga tidak heran bila implementasi teknologi yang berada dalam dunia pendidikan formal kita tak ubahnya paving the cow path; mengaspal jalan untuk kerbau. Jalan aspal memungkinkan yang di atasnya berjalan cepat. Tapi tetap saja kerbau tak bisa jalan cepat. Teknologi membuka jalan untuk dilakukannya hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin menjadi mungkin. Mempermudah apa yang sulit. Menjangkau yang sebelumnya tak terjangkau. Namun institusi kita hanya sebatas ‘mengkomputerkan’ atau ‘mendigitalkan’ apa yang sebelumnya sudah ada. Sementara birokrasi, hierarki, metode, dan fundamentalnya masih sama. Persis seperti umumnya implementasi teknologi di institusi pemerintahan.

Masalah besar lain: tech gap. Generasi millenial tumbuh dengan internet. Generasi Z lahir bersama internet. Generasi Alpha akan mendefinisikan ulang internet. Ketika implementasi teknologi dalam dunia pendidikan tak terelakkan lagi, dan murid hanya akan sebaik gurunya, akan muncul tantangan penguasaan teknologi di tingkat pengajar. Pengajar generasi Baby Boomer dan generasi X akan mengalami tantangan adopsi yang serius. Sementara pengajar generasi millenial akan harus beradaptasi pada teknologi dan sistem yang akan terus di-update secara berkala.

Semua orang menyukai kata ‘inovasi dan teknologi’. Tapi ketika inovasi dibawa ke tingkat praktik, itu cerita lain. Akan muncul resistensi besar.

Belakangan beredar meme dengan kalimat, “Nanti guru akan minta bintang 5 ke siswanya.” Tentu ini meme lelucon. Tapi bagaimana kalau benar? Dan tampaknya itu memang akan terjadi. Student rating dan review sebagai social proof bukan hal baru dalam dunia pendidikan modern terutama yang berbasis teknologi dimana siswa akan memberikan penilaian terhadap gurunya. Arkademi pun melakukan itu. Para siswa di Arkademi memberikan bintang, saran, pujian, dan kritik pada guru di kelas-kelas mereka.

Tapi bukankah ini bukan hal yang lazim dalam pendidikan formal kita? Yang terjadi selama ini adalah guru memberikan penilaian kepada murid, bukan sebaliknya. Bisa ‘kualat’ kalau murid beri penilaian ke guru. Tapi di sisi lain, rating dan review sebagai social proof mampu menjadi salah satu alat ukur terkuat keberhasilan guru dan justifikasi untuk melakukan pengembangan secara berkelanjutan. Tapi sejak kapan KPI guru berdasarkan penilaian siswa?

Social proof sangat mungkin terjadi dalam sistem pendidikan kita di era Nadiem. Namun hal ini adalah implementasi kebijakan dan sistem baru yang fundamental. Ia akan berbenturan keras dengan kultur dan paradigma lama di kalangan pendidik. Dan social proof hanya salah satunya. Akan masih banyak yang lain.

Benturan-benturan dengan paradigma lama diprediksikan akan terjadi cukup sering dan keras di kepemimpinan Nadiem. Culture shock dan resistensi akan terjadi dimana-mana.

Tapi bukankah Nadiem adalah orang yang terbukti berhasil mengatasi benturan dan resistensi dalam skala masif? Mulai dari penolakan ojek pangkalan, dilawan oleh sopir taksi dan angkot — yang bekingnya sampai ke pemerintah dan parlemen, hingga didemo oleh driver Gojek sendiri. Di Gojek, Nadiem memimpin institusi yang secara rutin dan konstan menghadapi perlawanan dari luar. Tak terkecuali di Kementerian Pendidikan kelak.

KESEJAHTERAAN

Lalu, apa kiranya pengalaman Nadiem di Gojek yang dapat membantunya menghadapi resistensi di kalangan pendidikan kelak?

Merangkul dan mensejahterakan.

Gojek berhasil menciptakan dan mengimplementasikan business model dan teknologi yang menjadi teman bagi semua orang. Terutama ketika itu dihubungkan dengan pemberdayaan dan kesejahteraan. Meski Gojek menjadi disrupsi terbesar dalam industri transportasi nasional, ia tidak hadir dengan niat memusnahkan yang lain. Gojek merangkul ojek pangkalan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Sopir taksi yang dulu demo besar-besaran, kini bergabung dalam aplikasinya. Memberikan akses ke pasar bagi jutaan pedagang kuliner dan pekerja informal. Serta memungkinkan para pedagang online shop menyediakan layanan antar yang lebih baik. Semua menang. Meski masih ada juga yang ingin menang sendirian.

Dalam beberapa kesempatan Nadiem mengatakan geraknya akan dimulai dari guru: kesejahteraan. Tapi sektor pendidikan kita memerlukan ‘business model‘ baru yang memungkinkan terjadinya peningkatan kesejahteraan para guru yang tidak hanya mengandalkan APBN. Peningkatan kesejahteraan ini akan naik seiring dengan kontribusi, kualitas, dan kompetensi tenaga pendidik — yang akan ditanamkan dalam sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan sumber pendanaan dari negara, pemerintah daerah, lembaga donor, institusi swasta, dan masyarakat.

Tapi pengujian business model tidak pernah sekali jadi. Ia perlu dieksperimenkan berulang-ulang sampai menemukan satu yang tepat. Dalam prosesnya, chaos pasti akan terjadi. Kita memerlukan orang-orang yang tak hanya berani menghadapi kemungkinan chaos karena ia tak berutang pada siapapun dan tak punya ambisi politik apapun, namun juga orang yang terlatih menghadapi chaos. Seperti Nadiem.

***

Perjalanan Nadiem ke depan sangat tidak mudah. Ia mesti mengubah sistem sebuah institusi besar yang telah mapan dan mengeras selama berdekade serta dikuasai para pemimpin paradigma lama. Di saat yang sama Nadiem memimpin sebuah institusi yang menjadi tulang punggung bangsa kita ke depan: pendidikan yang mempersiapkan SDM unggul Indonesia masa depan.

Memilih Nadiem menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah pertaruhan besar. Tapi tampaknya Nadiem adalah salah satu pertaruhan terbaik yang pernah dibuat oleh bangsa ini. (*)

0 komentar untuk "Mengapa Nadiem Jadi Menteri"

Beri Komentar

© 2017-2019 PT Arkademi Daya Indonesia